BAUBAU, (PANTAUTODAY.COM) – Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Baubau terus menggenjot penyelesaian sertifikasi untuk program Perdaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2026. Saat ini, progres kegiatan tersebut telah mencapai sekitar 23 persen dari target 1.000 bidang.
Penata Pertanahan Pertama Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantah Baubau, Titin Lestari menyebutkan, hingga kini progres PTSL telah terinput di aplikasi sebanyak 239 bidang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 162 sudah tahap diumumkan sebagai bagian untuk memastikan bidang-bidang tanah itu tidak ada pihak yang keberatan atau bersengketa.
“Target PTSL Baubau tahun ini 1.000 bidang. Saat ini sudah terinput 239 bidang, sementara yang sudah diumumkan ada 162. Jadi 162 itu kalau misalnya ada yang keberatan berarti kita akan pending,” ujar Titin, di Baubau, Jumat (27/3/2026).
Ia menyebutkan, peluang penyertifikatan tanah melalui program PTSL saat ini tetap dibuka untuk semua kelurahan di Kota Baubau.
“(Baubau) kan 43 kelurahan. Tapi jadinya cuma 42, karena Melai kan tidak bisa, karena masuk keraton,” ujarnya.
Titin juga menuturkan, untuk data yuridis sebanyak 239 bidang telah ada, dimana lokasinya tersebar di 11 kelurahan, yakni Kelurahan Wangkanapi, Bukit Wolio Indah, Batulo, Kadolokatapi, Kaisabu Baru, Karyabaru, Baadia, Lamangga, Kadolomoko, Katobengke, dan Kelurahan Waborobo.
Bahkan, kata dia, dari jumlah tersebut masih ada lagi yang masuk tapi belum terinput karena belum diukur.
Terkait kendala saat ini, menurut dia, petugas yang ada kebanyakan merupakan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang baru mendapatkan SK dengan penempatan baru sehingga akan ada pergantian petugas.
“Nah ini juga yang sementara kami susun kembali petugas-petugas barunya. Karena teman-teman yang jadi petugas itu kebanyakan P3K. Memang mereka sebelumnya itu di sini (Baubau), tapi kan SK penempatannya mereka sudah tersebar,” ujarnya.
Meski demikian, kata dia, pihaknya menargetkan penyelesaian PTSL rampung bulan Juli, dan rencana penyerahan dilakukan pada Agustus 2026.
“Tentu ini juga tidak terlepas dari pemerintah setempat. Jadi maksudnya yang penting kita komunikasi juga sama kelurahan, semoga bisa berjalan lencar supaya bisa diselesaikan sesuai jadwal,” ujarnya.(Adm)
