Baubau, Pantautoday.com) – Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara, menyampaikan realisasi APBN Kuartal I Tahun Anggaran 2023 untuk di Wilayah Kepulauan Buton (Kepton).
Kegiatan dalam press conference dan koordinasi digitalisasi mekanisme pembayaran, dihadiri secara langsung oleh perwakilan Kepala Satuan Kerja (Satker) vertikal Kementerian/Lembaga, di Aula KPPN Baubau, Kamis (25/5/2023).
Dalam keterangan tertulisnya yang diterima, Jumat, Kepala KPPN Baubau Hariyanto menyebutkan pertemuan ini dimaksudkan sebagai forum koordinasi pelaksanaan anggaran di tingkat manajerial sekaligus dalam rangka peningkatan literasi pengelolaan keuangan negara kepada masyarakat luas.
Dibeberkan, pada Belanja Pemerintah Pusat, dari alokasi pagu sebesar Rp.751,71 miliar, hingga akhir April telah terealisasi sebesar Rp.224,85 miliar atau 29,91%.
Realisasi belanja Pemerintah Pusat tersebut, terdiri dari Belanja Pegawai Rp.107,37 miliar, Belanja Barang Rp.83,72 miliar, dan Belanja Modal Rp.68,37miliar. Terjadi tren peningkatan realisasi belanja, khususnya pada jenis belanja pegawai dan belanja barang pada akhir 2023 dibandingakan periode yang sama pada tahun sebelumnya.
“Sedangkan untuk Belanja Transfer Ke Daerah, dari alokasi pagu sebesar Rp.3,948,78 miliar, telah terealisasi sebesar Rp.1.151,45 miliar. Terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Khusus, dan Dana Desa,” ungkapnya.
Dari sisi capaian kinerja pelaksanaan anggaran lanjut Hariyanto, terlihat adanya peningkatan nilai indikator penilaian kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) pada satuan kerja lingkup KPPN Baubau, dari sebelumnya 95,26 di triwulan I tahun 2022, menjadi 97,32 di triwulan I tahun 2023.
“IKPA merupakan indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga. Baik dari sisi kualitas perencanaan, kualitas pelaksanaan, dan kualitas hasil, yang terdiri dari 8 (delapan) indikator,” jelasnya.
Perbaikan pada nilai IKPA di triwulan I 2023 menunjukkan bahwa satker telah menerapkan tata kelola pelaksanaan anggaran yang dengan perbaikan terus menerus. Dimana tingkat perhatian dan kepatuhan Satker terhadap ketentuan pelaksanaan anggaran mengalami peningkatan.
Hariyanto mengatakan, seluruh Satker diharapkan mewujudkan suatu langkah yang konsisten, sinergis antar unit kerja, serta terus berkomitmen dan membina koordinasi yang baik dengan KPPN agar kinerja pelaksanaan anggaran dapat diraih dengan optimal.
“Melalui percepatan realisasi belanja dan pencapaian output dan out come, serta dapat mencari solusi terbaik apabila terdapat kendala atau permasalahan teknis yang menghambat pelaksanaan anggaran,” imbuhnya.
Diketahui, pagu alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang disalurkan melalui KPPN Baubau Tahun Anggaran 2023 ini sebesar Rp.4.700,49 miliar.
Terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat bagi 103 satuan kerja instansi vertikal Kementerian/Lembaga sebesar Rp.751,71 miliar dan Belanja Transfer ke Daerah untuk enam Kabupaten/Kota sebesar Rp.3.948,78 miliar.(adm)
