BAUBAU, (PANTAUTODAY.COM) – Penjabat Wali Kota Baubau, Dr Muh Rasman Manafi meminta agar isu kasus stunting atau kekerdilan menjadi perhatian Tim Penggerak PKK daerah itu sehingga target penurunan kasus tersebut bisa dicapai.
“Stunting adalah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama, sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak yakni tinggi badan anak lebih rendah atau pendek (kerdil) dari standar usianya,” ujar Rasman Manafi saat pelantikan pengurus Tim Penggerak PKK Kota Baubau Masa Bakti 2023-2025 di Aula Kantor Wali Kota Baubau, Rabu (22/11/2023).
Dikatakannya, kasus stunting selain merupakan ancaman utama terhadap kualitas manusia Indonesia, juga ancaman terhadap kemampuan daya saing bangsa.
“Bukan hanya terganggu pertumbuhan fisiknya saja, melainkan juga terganggu perkembangan otaknya, yang mana tentu akan sangat mempengaruhi kemampuan dan prestasi di sekolah, produktivitas dan kreativitas di usia-usia produktif,” katanya.
Ditambahkan, dalam konteks percepatan penurunan stunting contohnya, target utamanya adalah keluarga, dimana perempuan menjadi penggerak dan motor solusi karena perannya yang sentral dalam keluarga sebagai mitra para suami.
“Percepatan penurunan stunting harus menyeluruh dan berkelanjutan. Perhatian pemerintah kepada peningkatan kualitas hidup dan kompetensi perempuan dan anak perempuan harus dilakukan dari hulu ke hilir jika betul-betul ingin menurunkan angka stunting. Perempuan harus cerdas sehingga ia mampu mengambil keputusan yang berdampak kepada kualitas hidup dirinya dan keluarganya,” ujarnya.
Lebih lanjut dikatakannya, bahwa perempuan harus menjadi pemimpin bagi dirinya sendiri yang akhirnya akan memberikan perubahan signifikan bagi diri dan keluarga serta orang disekitarnya. Karena itu, semangat inilah yang menjadi titik temu antara PKK dan pemerintah.
Selain stunting, kata Rasman, beberapa isu ketahanan keluarga di Kota Baubau masih harus benar-benar mendapat perhatian, seperti tingginya angka anak berhadapan dengan hukum (ABH), angka kekerasan terhadap perempuan dan anak yang meningkat, termasuk masih adanya perkawinan anak, permintaan dispensasi kawin dan angka perceraian yang tinggi.
“Berbagai persoalan tersebut menjelaskan betapa isu ketahanan keluarga adalah isu yang luar biasa penting yang harus segera dicari solusinya. Dan Bekerja Bersama dengan para pihak adalah solusi yang sangat mungkin karena berbagai persoalan ketahanan keluarga di atas hanya dapat diselesaikan dengan kerja kolaborasi,” ujarnya.
Oleh karena itu, Muh Rasman berharap seluruh pengurus TP PKK yang baru saja dilantik bekerja dengan penuh tanggung jawab, kreatif, memiliki inisiatif untuk ikut serta dalam mengatasi berbagai persoalan daerah.
Kemudian, tambah dia juga, PKK segera melakukan penguatan internal, membangun komunikasi yang efektif dengan berbagai OPD dalam upaya peningkatan kesejahteraan keluarga. Sehingga PKK bukan hanya simbol organisasi semata namun benar-benar bekerja dan berkontribusi nyata sesuai dengan peran dan kewenangannya.
PKK juga, lanjut dia, mampu menjangkau yang mungkin tak terjangkau oleh pemerintah, menjadi jembatan bagi masyarakat dan pemerintah serta mitra pemerintah yang mampu Bekerja Bersama demi kualitas keluarga dan generasi yang lebih sehat, sejahtera, tangguh dan berakhlak mulia
“Terima kasih kepada para seluruh yang hadir, selamat bekerja bagi pengurus TP PKK Kota Baubau sisa Masa Bakti 2023- 2025. Teruslah bergerak, bekerja bersama dan saling menghormati dan menghargai dengan mitranya, para suami di rumah,” tutupnya.
Terdapat 8 fokus penting pembangunan Kota Baubau saat ini yang merupakan arahan Presiden Joko Widodo yakni, pengendalian inflasi di daerah, masih tingginya persentase stunting, percepatan pengentasan kemiskinan ekstrim hingga 0 persen di tahun 2024.
Kemudian, masih minimnya kesempatan berinvestasi yang berdampak pada rendahnya diferensiasi keuntungan kompetitif daerah, dan masih rendahnya serapan APBD untuk pembelian produk dalam negeri.
Selanjutnya, belum optimalnya pemanfaatan potensi daerah, menjaga stabilitas politik dan keamanan menuju Pemilu 2024, menjaga kebebasan beragama melalui peran forum kerukunan umat beragama, saling berkomunikasi dengan baik diantara sesama tokoh adat, tokoh masyarakat maupun para tokoh agama, terlihat bahwa kelompok masyarakat yang sangat terdampak adalah perempuan dan anak.(Adm)
