(PANTAUTODAY.COM) – Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) bersama berbagai kementerian dan pemerintah daerah (pemda) tengah mengkaji penyebab banjir yang melanda Bali. Analisis ini juga menyelidiki kemungkinan alih fungsi lahan sebagai salah satu pemicu utama.
Direktur Jenderal Tata Ruang Kementerian ATR/BPN, Suyus Windayana, menyatakan bahwa tim gabungan sedang bekerja untuk melihat indikasi alih fungsi lahan yang berpotensi menjadi biang keladi banjir.
“Kami sedang menganalisis, baik dari pemda maupun kementerian lain. Kami akan cek apakah ada alih fungsi lahan di sana,” ujar Suyus di Jakarta, Selasa (16/9/2025)
Sebagai langkah antisipasi, Kementerian ATR/BPN saat ini memberlakukan moratorium terbatas pada rekomendasi perubahan penggunaan tanah. Kebijakan ini berlaku di wilayah yang data fisik dan dokumen tata ruangnya tidak sinkron. Proses ini juga akan disertai dengan identifikasi dan koreksi data sawah, guna menanggulangi ketidaksesuaian yang sering ditemukan di lapangan.
Suyus menegaskan, kebijakan ini tidak hanya terkait dengan banjir di Bali, tetapi juga untuk mengerem laju alih fungsi lahan sawah menjadi non-sawah secara nasional. “Kami akan stop dulu alih fungsi, terutama yang kawasan sawah,” tambahnya.
Sebelumnya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah meminta percepatan penyelesaian masalah alih fungsi lahan di Bali. Ia mengakui pembangunan yang masif dan cepat di Pulau Dewata turut menyebabkan masalah ini.
Gibran juga menekankan pentingnya perhatian lebih pada daerah resapan air, serta pengelolaan drainase dan sanitasi untuk mencegah bencana serupa terulang.(Adm)
