BAUBAU, (PANTAUTODAY.COM) – Pemerintah Kota Baubau, Sulawesi Tenggara, mengalokasikan anggaran sebesar Rp14 hingga Rp17 miliar pada 2025 untuk memastikan lebih dari 37 ribu warganya yang belum terdaftar dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dapat memperoleh akses layanan kesehatan.
Anggaran ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mengimplementasikan strategi non-cut off, yang memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Baubau, dr. Lukman menjelaskan, dengan strategi ini, setiap warga Baubau yang membutuhkan layanan kesehatan dapat langsung mengakses fasilitas kesehatan tingkat pertama atau rumah sakit tanpa perlu khawatir tentang status kepesertaan JKN. Cukup membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP), mereka akan mendapatkan pelayanan yang diperlukan.
“Pada tahun ini, kami akan patuh pada strategi nasional yang telah diinstruksikan oleh Presiden Prabowo, di mana setiap daerah harus menjamin kesehatan masyarakatnya melalui pendanaan JKN. Ini adalah bagian dari upaya memperkuat sistem ketahanan kesehatan di Indonesia,” ujar dr Lukman, di Baubau, Selasa (6/1/2025).
Sebagai langkah konkret, Pemkot Baubau baru-baru ini menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) antara Pj Wali Kota Baubau dan BPJS Kesehatan. Kesepakatan ini menjadi simbol komitmen daerah dalam memberikan jaminan pembiayaan kesehatan bagi seluruh warga, serta mendukung transformasi sektor kesehatan melalui pembiayaan yang tangguh.
“Ini adalah bukti bahwa daerah juga berperan dalam transformasi bidang kesehatan. Salah satu pilar utama adalah memastikan sistem pembiayaan kesehatan yang dapat diakses oleh semua orang, tanpa terkendala biaya atau masalah akses,” tambah Lukman.
Pemerintah Kota Baubau berharap dengan adanya kebijakan ini, tidak ada lagi warga yang terhambat untuk berobat akibat masalah biaya atau jarak yang jauh.
Melalui strategi ini, kata Lukman, Pemkot Baubau bertekad memberikan kemudahan bagi setiap warganya untuk mendapatkan perawatan yang layak dan terjangkau.(Adm)
